Bandung, 3 Mei 2025 — Insiden keracunan massal kembali mengguncang program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Ratusan siswa dari berbagai sekolah di Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Kejadian ini mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mencari akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kronologi Kejadian

Pada Kamis, 1 Mei 2025, puluhan siswa di Bandung dan Tasikmalaya mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kejadian serupa juga terjadi di Cianjur, di mana siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami gejala serupa. Menurut laporan, makanan yang dikonsumsi diduga terkontaminasi bakteri, meskipun hasil uji laboratorium masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Hasil Sementara Investigasi

Tim investigasi gabungan yang diterjunkan oleh BGN menemukan adanya bakteri seperti Staphylococcus sp, Escherichia coli, dan Salmonella sp pada wadah makanan yang digunakan. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah bakteri tersebut menjadi penyebab utama keracunan massal. Hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan masih dalam proses dan diperkirakan akan keluar dalam 10 hari kerja.

Tanggapan BGN dan Langkah Korektif

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan dalam program MBG. BGN memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan standar operasional, namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah. Sebagai langkah korektif, BGN memperketat prosedur distribusi makanan, termasuk pembatasan waktu maksimum pengantaran dan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan.

Reaksi DPR dan Usulan Pengawasan

Menanggapi insiden ini, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kepolisian dilibatkan dalam pengawasan program MBG. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kontrol kualitas dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Cucun menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN, BPOM, dinas kesehatan daerah, dan pihak kepolisian dalam memastikan keamanan makanan yang disediakan melalui program MBG.

Keterlibatan BPOM dan Tantangan Hukum

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan dukungan maksimal terhadap program MBG. Namun, hingga saat ini, belum ada landasan hukum formal yang mengatur keterlibatan BPOM dalam program tersebut. Taruna mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu instruksi resmi, seperti nota kesepahaman (MoU) atau instruksi presiden, untuk dapat terlibat secara formal dalam pengawasan program MBG.

Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk meningkatkan transparansi, BGN meminta semua mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengunggah dokumentasi proses memasak ke media sosial. Tujuannya adalah membangun kontrol bersama dan mencegah kontaminasi makanan.i bertujuan untuk memungkinkan kontrol bersama dan mencegah potensi kontaminasi makanan.

Insiden keracunan massal dalam program MBG di Jawa Barat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Evaluasi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi makanan dan memastikan keamanan serta kesehatan siswa yang menjadi penerima manfaat program ini