
Total Lahan dan Target Hunian
Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat mempercepat program pembangunan 123.000 unit rumah yang tersebar di atas lahan milik BUMN seluas 792 hektare. Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini menyasar peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Lokasi Strategis dan Kepemilikan Lahan
Sebagian besar lahan berasal dari Perum Perumnas, sementara lima lokasi strategis lainnya milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang berada di sekitar kawasan stasiun dan pusat kota. Lahan-lahan ini dipilih karena lokasinya yang strategis namun saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung urbanisasi dan kebutuhan hunian di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Jenis Hunian dan Segmentasi Sasaran
Unit yang dibangun terdiri dari rumah tapak dan rumah susun (vertikal), dengan fokus utama pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, sebagian unit juga ditujukan untuk segmen komersial guna memastikan keseimbangan finansial proyek. Tujuan utamanya adalah menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi.
Skema Kerja Sama dan Transparansi
Pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta dengan berbagai skema kerja sama, seperti joint venture, kerja sama operasi (KSO), dan bentuk kolaborasi lain. Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam kerja sama ini agar proyek dapat berjalan lancar dan mendapat kepercayaan publik.
Dukungan Pemerintah dan Minat Investor Asing
Presiden Prabowo Subianto secara tegas mendukung program ini sebagai bagian dari visi besarnya dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan investor asing, termasuk dari negara seperti Qatar, untuk mendorong pembangunan skala besar, termasuk proyek satu juta rumah yang sedang dirancang secara paralel.
Langkah Strategis Selanjutnya
Perumnas telah ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO) dan mulai melakukan verifikasi terhadap lima lokasi strategis untuk tahap awal pembangunan. Pemerintah menargetkan proses konstruksi dimulai secepatnya guna mencapai target nasional pembangunan rumah rakyat secara efisien dan terukur.
Kesimpulan
Langkah strategis ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara, terutama lahan-lahan tidak produktif milik BUMN, untuk kesejahteraan rakyat. Dengan melibatkan BUMN, swasta, dan investor asing, pembangunan rumah rakyat menjadi lebih inklusif dan terintegrasi. Proyek ini diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan ekosistem hunian yang produktif, modern, dan manusiawi.