Jakarta, 20 Mei 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari Selasa (20/5). Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan kementerian tersebut.

Penggeledahan Dilakukan Secara Tertutup

Tim penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sejak pagi hari dan berlangsung hingga sore. Penggeledahan dilakukan secara tertutup dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah ruangan penting yang digeledah antara lain ruang biro umum, bagian keuangan, serta beberapa ruangan pejabat eselon I dan II.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan di lingkungan Kemnaker.

“Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pengumpulan alat bukti yang sudah kami lakukan sebelumnya,” ujar Ali Fikri.

Dugaan Proyek Fiktif dan Gratifikasi

Berdasarkan informasi sementara, dugaan suap dan gratifikasi ini terkait proyek pengadaan peralatan pelatihan kerja di beberapa balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah. Diduga ada penggelembungan anggaran dan proyek fiktif yang melibatkan kontraktor swasta serta pejabat di Kemnaker.

Selain itu, KPK juga mendalami adanya pemberian gratifikasi kepada sejumlah pejabat kementerian untuk memuluskan proses pencairan anggaran dan penunjukan langsung pihak ketiga dalam proyek tersebut.

Barang Bukti Diamankan

Selama penggeledahan, KPK mengamankan sejumlah dokumen penting, catatan keuangan, serta perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel milik beberapa pegawai. Semua barang bukti ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap aliran dana dan keterlibatan para pihak terkait.

Ali Fikri menambahkan, KPK akan memanggil beberapa saksi dari internal Kemnaker dan pihak swasta dalam waktu dekat.

Reaksi Kementerian

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan menghormati proses hukum dan siap bekerja sama sepenuhnya dengan KPK. Menteri Ketenagakerjaan, dalam pernyataan tertulisnya, menegaskan bahwa kementeriannya mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan melakukan evaluasi internal menyeluruh.

Kesimpulan

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di instansi pemerintahan. KPK berkomitmen untuk terus menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran negara. Publik kini menanti transparansi dan ketegasan hukum atas kasus ini, demi menjaga integritas institusi negara.