Kerugian Negara Akibat Praktik Illegal Fishing

Pemerintah Indonesia kembali menyoroti praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang masih marak terjadi di perairan Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 13 triliun per tahun akibat aktivitas ini. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

Modus Operandi dan Pelaku Utama

Aktivitas illegal fishing biasanya dilakukan oleh kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara tidak sah. Mereka menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti trawl atau pukat harimau, serta menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa izin resmi. Kapal-kapal ini umumnya berasal dari negara tetangga dan beroperasi secara diam-diam pada malam hari.

Selain itu, tidak sedikit pula kapal berbendera Indonesia yang bekerja sama dengan pihak asing dan melakukan praktik serupa. Pelaku kerap memalsukan dokumen kapal dan hasil tangkapan agar terlihat legal di mata hukum.

Upaya Pemerintah dalam Memberantas Illegal Fishing

Untuk menanggulangi permasalahan ini, KKP bersama TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus melakukan patroli rutin di wilayah perairan rawan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap tegas terhadap para pelaku, termasuk penenggelaman kapal asing yang tertangkap basah melakukan penangkapan ilegal.

Pemerintah juga menggencarkan digitalisasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) dan Sistem Pemantauan Kapal (SPK). Teknologi ini memungkinkan pelacakan pergerakan kapal secara real-time guna mencegah praktik ilegal sebelum terjadi.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Nelayan Lokal

Praktik illegal fishing bukan hanya merugikan negara, tetapi juga sangat merugikan nelayan tradisional. Mereka sering kali harus bersaing dengan kapal-kapal besar yang menangkap ikan secara membabi buta, sehingga populasi ikan di wilayah tangkap menurun drastis. Hal ini menyebabkan pendapatan nelayan kecil menurun dan meningkatkan angka kemiskinan di daerah pesisir.

Kesimpulan

Illegal fishing adalah masalah serius. Kerugian negara mencapai Rp 13 triliun setiap tahun. Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan, menegakkan hukum, dan melindungi nelayan lokal. Dengan langkah yang tegas dan konsisten, Indonesia bisa menjaga kedaulatan maritim dan melestarikan kekayaan lautnya.